Kampanye Menyisakan Sampah

Perhelatan akbar yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun sekali ini, ternyata masih banyak menyisakan permasalahan. Pemilihan umum yang banyak orang bilang pestanya demokasi memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan.

Tak ubahnya seperti orang yang sedang berpesta, hura-hura, bersenang-senang tanpa memperdulikan sekelilingnya. Ya….pestanya kaum demokrasi ini menyisakan sampah dimana-mana, efek negatif yang ditinggalkan pesta ini berdampak langsung pada lingkungan, karena usai pesta sampah-sampah ditinggalkan begitu saja.

Jadi Gembar-gembor soal masalah penanganan pemanasan global (Global Warming) cuma isapan jempol belaka. Tidak ada satupun partai politik yang perduli akan masalah yang ditimbulkan usai berkampanye. Setidaknya membentuk team khusus yang menangani masalah sampah usai berorasi.

Partai politik tidak ada yang pernah memberikan pemahaman yang mendasar seputar permasalahan lingkungan kepada kader dan simpatisannya. Konsentrasi parpol hanya tertuju kepada bagaimana cara meraih simpati rakyat guna meraih suara sebesar-besarnya agar dapat memenuhi kuota kursinya dilegislatif maupun pencalonan Presiden, tanpa memikirkan persoalan lain akibat dari kampanye nya.

Akankah permasalahan terus merundung tanpa ada sikap yang tegas dalam prosesnya. Apa sebenarnya fungsi dari Panwaslu…..??

Apakah cuma mengawasi saja proses jalannya kampanye sampai pada hari pemungutan…?

Apakah sampah yang ditinggalkan begitu saja peserta kampanye bukan suatu pelanggaran….!!!

Adakah point-point yang mengatur mengenai pelanggaran terhadap lingkungan semasa kampanye…???

Mungkin para pelakon-pelakon politik ini tidak perduli sama sekali terhadap lingkungan, tidak ada satupun yang menyinggung permasalahan tentang lingkungan.

Gonjang-Ganjing BLT di Seputar Kampanye

Genderang perang sudah ditabuh, perang terbuka sudah dimulai, tiap-tiap jenderal mulai menyusun strategi sembari mempersiapkan senjata tercanggihnya untuk menghancurkan lawan atau musuh-musuhnya.

Ya….Kampanye terbuka telah dumulai para elite dari berbagai macam parpol saling serang dan saling mencerca satu sama lain, seperti yang terjadi pada tiga partai besar di Indonesia mengenai gonjang-ganjing sepiutar BLT.

Berjempet-jempet istilah yang di pakai Megawati, berdesakan hanya untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000,-. Rakyat seperti sudah tidak memiliki kepribadian, harkat dan martabatnya terinjak-injak hanya demi uang, ucap Megawati dalam kampanye di depan simpatisan dan kadernya.

Di lain kesempatan Prabowo Subianto calon presiden yang di usung partai Gerindra mengatakan, uang di bagikan kepada rakyat adalah uang yang dipinjam dari luar negeri, hal ini hanya menambah beban utang negara ujarnya di sela-sela kampanye politiknya.

Sementara juru kampanye nasional yang juga ketua dewan pembina paratai Demokrat mengcover tudingan-tudingan tersebut di hadapan para pendukung dan simpatisannya, pemerintah tak punya hati jika melihat rakyatnya kelaparan, terpuruk dalam kemiskinan, BLT untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Dalam hal ini pemerintah sudah melakukan hal yang tepat dalam mengatasi problematika yang ada, pada pidato politiknya.

Hal inilah yang dilakukan para elite kita ketika berkampanye, saling melemparkan bola panas, saling tuding, saling kritik. Yang jadi pertanyaan adalah pernahkah mereka berpikir tentang bagaimana caranya membangun pola pikir rakyat untuk bersikap positif. Terpikirkah oleh mereka bagaimana cara membangun basis swadaya masyarkat yang mempunyai inisiatif guna mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kalau cuma saling kritik, saling tuding, niscaya bangsa ini tidak akan pernah terlepas dari problematika yang terus merong-rong. Rakyat harus bisa lebih cermat dalam menyikapi persoalan yang ada di negerinya, rakyat harus bisa membangun pola pikirnya dengan kekuatan basis-basis yang dibangun di atas kepentingan bersama tanpa ada campur tangan dari pemerintah.

Sudah saatnya rakyat menentukan perjalanan hidup bangsa dan tanah air ini. Buka mata dan pikiran kita tentang kesehjahteraan akan Indonesia, jangan pernah terlena akan manisnya buaian para penyanyi politik. Ambil, Rengkuh dan Raih, masa depan ada ditangan rakyat.

Fenomena Ponari, Imbas Dari Bobroknya Sistem yang ada di Indonesia

Ponari cilik memang tak sehebat Ponario Astaman, kemampuan nya juga tak sehabat Ponari besar dalam mengecoh lawan maupun mencetak gol di gawang lawan.

Tapi bocah cilik yang baru duduk dibangku kelas 3 sekolah dasar ini tak kalah populer dari Ponario Astaman, kemasyhuran nya mengguncang Jombang, dan tak hanya Jombang saja, bahkan sampai ke pelosok bumi Indonesia, terguncang.

Tidak kalah dengan berita tentang persiapan pemilu, kisruh beberapa parpol, berita tentang anak bernama lengkap Muhammad ponari menyeruak memenuhi ruang – ruang pemberitaan di media massa. Popularitas bocah 9 tahun ini mengalahkan hangatnya pentas politik di tanah air. Ponari sangat fenomena

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menolak jika fenomena Ponari diduga akibat mahalnya biaya kesehatan saat ini. Menurut Menkes, pengobatan Ponari adalah suatu fenomena terhadap kepercayaan mistis. Yakni, cerminan dari masyarakat yang sakit dan terbelah di antara modern realistis serta tradisional mistis.

Fenomena itu sebenarnya terjadi karena bobroknya sistem pendidikan di Indonesia, lemahnya fungsi pendidik, dan kurang nya kontrol pemerintah selaku pelaksana pendidikan. di tambah lagi dengan mahalnya ongkos perobatan di rumah sakit swasta maupun pemerintah, juga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia medis Indonesia.

Hal ini yang mendorong masyarakat yang nota bene-pendidikan rendah-masih hidup dalam sistem primodialisme berbondong-bondong mendatangi kediaman Ponari tuk memperoleh kesembuhan dari penyakit yang di idap.Miris rasanya, hanya dengan metode air putih, penyakit apa saja yang kita idap bisa di sembuhkan.

Kesembuhan memang belum bisa dipastikan. Namun, rezeki batu Ponari kini menjadi rebutan kerabat dan tetangganya. Akibatnya, ayah Ponari dipukul tetangganya. Bahkan, pendidikan Ponari juga terganggu. Sudah sebulan ia tak bersekolah.

Ini merupakan pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintah dalam pengentasaan minimnya-pengetahuan-pendidikan masyarakat di Indonesia. Tak hanya itu saja, pemerintah juga harus memperbaiki kecakapan pelaku medis di Indonesia, mulai dari departemen yang menaungi sampai ke struktur yang paling bawah.